JAKARTA, 10 November 2026 – Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, menandatangani pernyataan tertulis untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (9/11). Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR belum menentukan langkah dan masih menunggu perkembangan aspirasi serta putusan lengkap Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan Diteken di Diskusi Publik
Rahmat, anggota Komisi VI DPR dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, menandatangani pernyataan itu dalam diskusi publik bertema “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?” di Cikini, Jakarta Pusat. Aktivis sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti membagikan foto dokumen itu. Dokumen tersebut mencatat Rahmat sebagai anggota DPR dengan nomor A-439 dan memuat tanda tangan atas namanya.
“Kawan-kawan, satu anggota DPR Fraksi PKS telah membuat pernyataan tertulis untuk mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Cikini, Senin, 9 November 2026. Moga berlanjut terus!” tulis Ray.
“Sebagai anggota DPR, saya membuktikan hak saya menyatakan pendapat untuk pemakzulan Gibran,” kata Rahmat. Ia menilai HMP lebih relevan daripada hak angket karena persoalan hukumnya telah diputus pengadilan. Selain itu, ia berencana melobi anggota dari fraksi lain dan mengklaim partai yang diajaknya berkomunikasi tidak keberatan.
Latar: Putusan MK dan MA
Wacana pemakzulan ini mengemuka setelah dua putusan peradilan soal syarat pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA.
Kemudian, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Gibran sebelumnya menegaskan dirinya lulus SMA, menurut IDN Times.
Dasco: DPR Tunggu Aspirasi dan Putusan Lengkap MA
Dasco mengatakan banyak organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi soal wakil presiden melalui mekanisme DPR. Namun, DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus). DPR juga masih menunggu putusan lengkap MA.
“Kami belum dapat menyampaikan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh DPR,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Menurutnya, aspirasi itu akan ditanggapi sesuai mekanisme DPR setelah masa sidang dibuka pada Selasa (10/11).
Syarat HMP dan Sikap Partai
Usul HMP memerlukan usulan tertulis minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Usul itu harus disetujui rapat paripurna dengan dua pertiga suara anggota yang hadir. Setelah itu, pendapat DPR diteruskan ke MK, lalu ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bila terbukti.
PKS sebelumnya menyatakan akan menentukan sikap setelah berkomunikasi dengan fraksi lain. Pada 20 Oktober, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan fraksi ditugasi menjajaki sikap fraksi lain. Sementara itu, menurut Republika, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan DPR menggunakan HMP jika Gibran tidak mengundurkan diri.
