Dubai – Penurunan tajam harga minyak dunia dalam beberapa pekan terakhir menjadi pukulan baru bagi Arab Saudi yang tengah menjalankan agenda ambisius untuk mendiversifikasi ekonominya. Dengan pendapatan negara yang sangat bergantung pada minyak, penurunan harga minyak global mengancam stabilitas fiskal kerajaan dan memaksa pemerintah untuk meninjau ulang belanja serta menambah utang.
Harga minyak jenis Brent turun ke bawah level 65 dolar AS per barel—terendah dalam hampir empat tahun terakhir. Penurunan ini dipicu kekhawatiran perlambatan ekonomi global akibat perang dagang, serta keputusan sejumlah negara produsen minyak OPEC+, termasuk Arab Saudi, yang justru meningkatkan produksi.
Dampak Langsung ke Pendapatan Negara dan Proyek Aramco
Anjloknya harga minyak diperkirakan akan memangkas puluhan miliar dolar AS dari pendapatan negara, termasuk dari dividen perusahaan energi milik negara, Saudi Aramco.
Aramco diprediksi akan memangkas dividen hingga sepertiga tahun ini, yang berarti pengurangan pemasukan negara hingga 32 miliar dolar AS dan untuk Dana Investasi Publik (PIF) sebesar 6 miliar dolar AS.
Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) dan sejumlah ekonom memperkirakan bahwa Arab Saudi memerlukan harga minyak lebih dari 90 dolar AS per barel untuk menyeimbangkan anggaran negara. Tahun lalu, minyak menyumbang sekitar 62 persen dari total pendapatan negara.
Vision 2030 Dalam Sorotan
Program Vision 2030, yang menjadi tulang punggung transformasi ekonomi Arab Saudi untuk lepas dari ketergantungan minyak, dibiayai di luar anggaran negara. Namun demikian, proyek-proyek raksasa seperti NEOM dan penyelenggaraan Asian Winter Games 2029 hingga Piala Dunia 2034 tetap menuntut pembiayaan besar dari pemerintah dan PIF.
PIF, yang mengelola dana sebesar 925 miliar dolar AS, juga sangat terkait dengan pendapatan minyak, baik secara langsung melalui sahamnya di Aramco maupun investasi lainnya.
Tahun ini saja, PIF telah menghimpun utang sebesar 11 miliar dolar AS, setelah tahun lalu meminjam lebih dari 24 miliar dolar AS.
Prioritas Ulang dan Penyesuaian Anggaran
Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Keuangan menyatakan tengah melakukan “rekalibrasi dan penetapan prioritas” belanja, guna memastikan stabilitas ekonomi dan mendukung sektor swasta tanpa menyebabkan overheating ekonomi.
“Kami terus menilai perkembangan terakhir dan siap mengambil keputusan kebijakan yang dibutuhkan untuk menjaga posisi fiskal tetap kuat,” kata juru bicara kementerian.
Meski menghadapi tekanan fiskal, pemerintah tetap optimistis sebagian besar target Vision 2030 sudah tercapai atau berada di jalur yang tepat. Proyek-proyek besar seperti pembangunan 11 stadion baru serta renovasi stadion untuk Piala Dunia 2034 akan tetap dilanjutkan.
Ketergantungan pada Utang dan Tantangan Jangka Panjang
Dalam menghadapi defisit fiskal dan neraca berjalan yang terjadi sejak 2024, Arab Saudi diperkirakan akan mengandalkan pembiayaan utang. Sebelum pengumuman tarif baru AS, analis memperkirakan utang publik Arab Saudi akan meningkat hingga 100 miliar dolar AS dalam tiga tahun mendatang. Tahun lalu, utang melonjak 16 persen menjadi lebih dari 324 miliar dolar AS.
Meski demikian, kerajaan masih menikmati kepercayaan pasar internasional. Agensi pemeringkat S&P bahkan menaikkan peringkat kredit Arab Saudi ke A+ bulan lalu. Namun, mereka memperingatkan bahwa pergerakan harga minyak yang tidak menguntungkan dan pembiayaan proyek lewat utang dapat menekan peringkat tersebut di masa mendatang.
Neil Quilliam, peneliti dari lembaga think tank Chatham House, menilai bahwa kondisi ini kemungkinan akan mendorong pemerintah melakukan penjadwalan ulang proyek, rasionalisasi anggaran, dan pengurangan tenaga kerja pada proyek-proyek besar.
“Namun, pemerintah tampaknya memandang risiko jangka pendek akibat rendahnya harga minyak sebagai harga yang layak dibayar demi manfaat jangka panjang,” ujarnya.
