CALIFORNIA, 2 November 2026 – Seorang hakim federal di California larang pemerintahan Donald Trump intimidasi petugas pemilu di Amerika Serikat (AS). Perintah tersebut terbit menyusul tindakan-tindakan pemerintah yang mengancam petugas pemilu lokal dan negara bagian dengan tuntutan pidana terkait pelaksanaan tugas mereka dalam memproses surat suara.
Seorang hakim federal di California memerintahkan pemerintah Amerika Serikat (AS) menghentikan ancaman tuntutan pidana terhadap petugas pemilu lokal dan negara bagian terkait tugas mereka memproses surat suara.
Hakim Trina Thompson juga melarang Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DoJ) meminta petugas pemilu menyisihkan atau tidak memproses surat suara tertentu yang diduga berasal dari pemilih nonwarga negara.
Putusan tersebut dikeluarkan beberapa hari sebelum pemilihan paruh waktu atau midterm elections pada 3 November 2026. Pemilu ini akan menentukan partai yang menguasai Kongres AS selama dua tahun terakhir masa kepresidenan Donald Trump.
Trump mengkritik keputusan tersebut melalui unggahan di media sosial pada Sabtu (31/10). Ia mempertanyakan alasan pemerintah tidak diperbolehkan memperbaiki dugaan kecurangan pemilu.
Pemerintah Minta 20.000 Surat Suara Disisihkan
Kasus ini bermula ketika Departemen Kehakiman mengirimkan surat kepada Sekretaris Negara Bagian California dan pejabat pencatatan pemilih Los Angeles County pada awal Oktober.
Dalam surat tersebut, pemerintah meminta agar surat suara milik sekitar 20.000 pemilih terdaftar disisihkan. Pemerintahan Trump menduga para pemilih tersebut kemungkinan bukan warga negara AS.
Sekitar sepekan kemudian, sejumlah petugas dengan senjata lengkap dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mendatangi kantor-kantor pemerintahan daerah di California.
Mereka menyerahkan surat kepada pejabat dan pegawai daerah yang berisi ancaman tuntutan pidana apabila surat suara yang dimaksud tidak dipisahkan.
Namun, pejabat pemilu setempat menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Mereka beralasan harus mengikuti prosedur pemilu yang diwajibkan oleh undang-undang negara bagian maupun federal.
Permintaan pemerintah kemudian ditolak oleh hakim. Dalam putusannya, hakim memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan kekacauan dalam penyelenggaraan pemilu.
Pada periode yang sama, Departemen Kehakiman dilaporkan mulai menyelidiki secara pidana sejumlah pejabat pemilu daerah. Penyelidikan itu mencakup penerbitan surat panggilan dari dewan juri federal atau federal grand jury subpoenas.
Hakim Nilai Tindakan Pemerintah Bisa Menghambat Pemilu
Kelompok hak-hak sipil dan serikat pekerja yang mewakili petugas pemilu kemudian mengajukan gugatan terhadap pemerintah.
Mereka menuduh Departemen Kehakiman mencampuri tugas pejabat pemilu dalam menyelenggarakan pemungutan suara.
Hakim Thompson memerintahkan pemerintahan Trump menghentikan tindakan tersebut. Ia menilai langkah pemerintah berpotensi mengganggu proses pemilu dan merugikan pemilih yang memiliki hak suara.
“Meski para tergugat mengklaim tindakan mereka bertujuan menghentikan pemungutan suara ilegal oleh nonwarga negara, tindakan tersebut kemungkinan justru mengganggu penyelenggaraan pemilu dan mencabut hak pilih pemilih yang sah,” tulis Thompson dalam putusannya.
Menurut dokumen pengadilan, pemerintahan Trump juga mengirimkan surat serupa kepada Negara Bagian Washington. Pemerintah meminta sekretaris negara bagian tersebut menghentikan pemrosesan surat suara yang dikaitkan dengan dugaan pemilih nonwarga negara.
Trump Terus Soroti Dugaan Kecurangan Pemilu
Langkah hukum terhadap petugas pemilu tersebut merupakan bagian dari kampanye panjang Trump dan pemerintahannya untuk memberantas dugaan kecurangan pemilu.
Trump berulang kali menyatakan bahwa kecurangan dalam pemilu AS terjadi secara luas. Ia juga mempertanyakan keamanan pemungutan suara melalui surat serta menuding adanya warga non-AS yang ikut memberikan suara.
Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kasus pemungutan suara oleh nonwarga negara sangat jarang terjadi.
BBC Verify melaporkan bahwa basis data Heritage Foundation hanya mencatat 24 kasus warga non-AS yang dihukum karena memberikan suara selama periode 2005 hingga 2025.
Menjelang pemilu paruh waktu, Trump bahkan menawarkan hadiah sebesar 1 juta dollar AS atau sekitar Rp18,13 miliar kepada siapa pun yang melaporkan kasus kecurangan pemilu di AS hingga berujung pada vonis bersalah.
Dalam unggahannya pada Sabtu, Trump kembali mengkritik sejumlah putusan pengadilan yang menolak langkah pemerintahannya terkait dugaan kecurangan pemilu.
Ia menegaskan akan terus memperjuangkan apa yang disebutnya sebagai integritas pemilu atau Election Integrity.
