PARIS, 27 Oktober 2026 – Pemerintah Prancis berjanji mengganti platform daring penerimaan mahasiswa baru nasional (Parcoursup) pada 2028. Janji itu disampaikan untuk meredam kemarahan pelajar setelah berpekan-pekan unjuk rasa massal soal pendidikan dan biaya hidup, Senin (26/10).
Menteri Pendidikan Tinggi Philippe Baptiste menyebut akan ada “perubahan substansial” pada platform bernama Parcoursup tahun depan, sebelum platform itu diganti pada 2028. Parcoursup menampung pendaftaran ke universitas dan program pendidikan tinggi lain. Tahun ini, platform itu menerima rekor 1,05 juta pendaftar, menurut Kementerian Pendidikan Tinggi.
Pelajar mengkritik platform tersebut karena kriteria seleksi yang tidak jelas dan akses yang timpang ke program pilihan. Untuk penerimaan 2027, institusi harus menerbitkan kriteria seleksi yang lebih rinci. Platform akan menyertakan penjelasan pada setiap penolakan. Selain itu, institusi wajib menyampaikan alasan keputusan kepada pendaftar yang memintanya.
Sebuah komite yang melibatkan pelajar dan pengajar akan menyusun rekomendasi awal untuk sistem pengganti paling lambat akhir November. Pemerintah menyatakan akan mengajukan undang-undang jika perubahan itu memerlukannya.
Paket Janji Untuk Sekolah dan Pendidikan Tinggi
Pemerintah menjanjikan 15.000 tambahan kursi pendidikan tinggi pada 2027 dan 2028, sebagian besar di program vokasi dan teknik. Selain itu, bantuan biaya hidup mahasiswa akan dikaitkan dengan inflasi mulai tahun akademik 2027.
Untuk memperbaiki kondisi belajar, pemerintah membatasi sejumlah kelas tahun pertama SMA hingga 28 siswa mulai 2027, dimulai dari sekolah yang lebih kurang beruntung. Pemerintah juga membatalkan rencana pemangkasan posisi guru di sekolah menengah dan menciptakan 500 posisi baru.
Untuk renovasi, pemerintah mengusulkan hingga 4 miliar euro (sekitar 81,19 triliun rupiah) pinjaman berbunga rendah bagi pemerintah daerah hingga 2030. Terpisah, rencana negara senilai 1 miliar euro (sekitar 20,3 triliun rupiah) akan membiayai renovasi universitas hingga 2029.
Perwakilan Pelajar: Baru Sebagian
Dua organisasi pelajar SMA menyambut sebagian konsesi, tetapi menyerukan agar unjuk rasa berlanjut. Perwakilan mereka berbicara seusai bertemu Perdana Menteri Sébastien Lecornu.
“Kami berhasil memenuhi sebagian tuntutan pelajar. Saya menekankan kata ‘sebagian’,” kata Nathanaël Combary dari Renouveau Lycéen. Sementara itu, Clément Vieillot dari Mouvement Cachan 94 menyebut pemerintah hanya memberi “remah-remah”. Ia mencontohkan tuntutan pelajar atas 250.000 tambahan kursi universitas, sedangkan pemerintah menjanjikan 15.000.
Dari Kerusuhan 17 Oktober ke Aksi yang Lebih Tenang
Pengumuman itu menyusul kerusuhan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir pada 17 Oktober. Unjuk rasa soal dana sekolah dan biaya hidup berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan di berbagai kota. Massa membakar, menjarah toko, bentrok dengan polisi, dan menyerang gedung publik. Mereka sempat menyerbu Balai Kota Marseille dan membakar balai kota abad ke-19 di Limoges. Sekitar 2.400 orang ditangkap, sementara ratusan ribu orang lain berunjuk rasa secara damai.
Unjuk rasa nasional pada Sabtu (24/10) berlangsung lebih tenang. Pemerintah menurunkan 70.000 polisi dan gendarmerie. Aparat memperkirakan 410.000 peserta, sedangkan penyelenggara menyebut hampir 800.000. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyatakan 1.435 orang ditangkap akhir pekan itu.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Emmanuel Macron berjanji menyiapkan “langkah konkret” saat berkunjung ke Marseille. “Saya telah meminta pemerintah menjawab tuntutan sah yang menjadi akar gerakan protes ini,” kata Macron. Menurut AP, aksi lanjutan masih direncanakan.
Pelaksanaan Melewati Masa Jabatan Macron
Tenggat 2028 membuat konsesi utama itu jatuh ke pemerintahan berikutnya. Macron tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga berturut-turut pada 2027. Sementara itu, desain sistem pengganti Parcoursup belum selesai dan perubahan hukum mungkin diperlukan.
